Bisnis.com, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan Kantor Komunikasi Presiden bakal menjadi juru bicara atau jubir pada periode kepemimpinan Prabowo Subianto.
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Kantor Komunikasi Presiden diharapkan dapat meningkatkan efektivitas soal penyampaian gagasan dan informasi terkait kebijakan dari Prabowo.
"Kantor komunikasi kepresidenan itu akan bisa lebih efektif dalam rangka melakukan diseminasi dan informasi terhadap seluruh kebijakan-kebijakan dan program yang diambil oleh presiden yang akan datang," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2024).
Sesuai Perpres No.82/2024, kata Ngabalin, lembaga non-struktural itu akan menjadi koordinator juru bicara presiden sekaligus bisa mewakilkan informasi di lingkungan lembaga presiden secara langsung.
"Kepala kantor komunikasi kepresidenan sekaligus menjadi koordinator juru bicara presiden. Presiden pun bisa secara langsung menggunakan juru bicara, itu di dalam perpresnya," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengangkat Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hasan merupakan mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.
"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," demikian bunyi Keppres yang dibacakan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).
Adapun, Kantor Komunikasi Presiden ini memiliki sejumlah fungsi yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.
Kemudian, pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.
Selanjutnya, pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.
